APH dan Penanganan TPPO ABK

APH dan Penanganan TPPO ABK

APH & PENANGANAN TPPO ABK.

Tahukah Anda, bahwa korban TPPO berhak atas Restitusi sebagaimana Pasal 48 UU No. 21/2007 tentang PTPPO dan Penjelasannya?

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi tersebut, berupa ganti
kerugian atas:a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan;c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau
psikologis; dan/atau d. KERUGIAN LAIN yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan SEJAK KORBAN MELAPORKAN KASUS YANG DIALAMINYA KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA setempat dan DITANGANI oleh PENYIDIK BERSAMAAN DENGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN.
Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum
menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.
Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya: a. kehilangan harta milik; b. biaya transportasi dasar; c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Nah… berkaitan dengan ketentuan Pasal 48 UU PTPPO dan Penjelasannya tersebut, implementasi di lapangan, saya sebagai aktivis pelaut dalam mendampingi para ABK terkait kasus dugaan TPPO tidaklah semudah dan sebagus apa yang tertulis di dalam Pasal itu. Sebagai contoh beberapa persoalan di lapangan yang dihadapi adalah:

  1. Di Kepolisian, cenderung hanya fokus pada penanganan tindak pidananya saja, padahal di dalam UU PTPPO tersebut sangatlah jelas bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya ke kepolisian dan ditangani oleh Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan.
  2. Di LPSK, cenderung hanya fokus pada kerugian korban berdasarkan wawancara terhadap para korban saja, tanpa mau mempertimbangkan kerugian lain korban yang telah diperjuangkan oleh pendamping (organisasi), misalnya kerugian yang telah tertuang dalam Surat Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator HI terkait hak normatif para korban berdasarkan ikatan/perjanijian kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak (ABK dan Pengusaha).
  3. Para Korban, cenderung tidak kuat bertahan dalam berproses, di mana para korban dihadapkan pada kondisi finansial yang minim serta lamanya proses penanganan oleh APH, sehingga tidak sedikit yang akhirnya membuat para korban pasrah “mengikhlaskan haknya”, berangkat lagi berlayar dan tidak sedikit yang kembali menjadi korban TPPO.

IS

Tinggalkan Balasan