Minim Koordinasi, Pelaut Tak Terlindungi

Minim Koordinasi, Pelaut Tak Terlindungi

Pacitan, Jumlah pelaut Indonesia terus bertambah dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan per tanggal 22 Agustus 2020 tercatat sebanyak 1.179.480 orang, diantaranya terbagi 1.155.151 laki-laki dan 24.329 perempuan. 


Sementara dikutip dari Tribun (30/7/2020), Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo menyampaikan masih banyak perwira pelaut lulusan sekolah-sekolah negeri memilih kerja di luar negeri. Berdasarkan data, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar supplier pelaut di dunia dengan rincian level officer 774 ribu dan level ratings 873 ribu.


Penulis menduga, jumlah (1.179.480) pelaut tersebut, kemungkinan belum termasuk di sektor perikanan yang global datanya belum jelas terdata dan menjadi tanggung jawab K/L mana untuk melakukan itu. 
Soal pelaut, hemat Penulis, perlu adanya koordinasi yang terintegrasi lintas K/L. Sebab ada beberapa K/L yang berkaitan dengan bidang kepelautan, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja di bidang kepelautan. 


Sebagai contoh saja, ketika ada kasus ketenagakerjaan pelaut yang bekerja di dalam negeri, Kemnaker dan Kemenhub dapat bekerja sama membantu memfasilitasi dalam upaya penyelesaian kasus tersebut sebelum kasus berlanjut dan diupayakan jangan sampai ke peradilan industrial, yang akhirnya justru akan merugikan “soal waktu dan proses penyelesaian kasus” para pihak baik pihak pengusaha maupun pihak pelaut. 


Kenapa harus ada kolaborasi dalam penyelesaian kasus industrial pelaut antara Kemenhub dan Kemnaker? Penulis berpendapat bahwa kedua kementerian tersebut sama-sama memiliki peran dan kewenangan di bidang kepelautan. 
Dari sisi ketenagakerjaan, Kemnaker/Disnaker dimandatkan untuk membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pelaut selaku Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di bidang pelayaran. Namun di sisi lain, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan juga kerap menemukan kendala di lapangan, misalnya pengusaha yang tidak mengindahkan panggilan klarifikasi dan mediasi, karena para pengusaha kerap beralasan bahwa mereka berada di bawah atau bernaung di bawah Kemenhub sebagaimana perizinan perusahaan (SIUPAL/SIUPPAK), sehingga perselisihan kemudian kerap bermuara di peradilan industrial dengan tiket Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial. 


Sementara berdasarkan pengalaman Penulis di lapangan, apabila proses penyelesaian perselihan tersebut dilakukan di Kemenhub, belum ada SOP yang jelas tentang tata cara penyelesaiannya. Bagaimana tahapannya, berapa lama waktunya, dan produk-produk yang diterbitkan oleh Kemenhub terhadap selesai atau tidak selesainya perselisihan apa, serta apakah kemudian produk-produk itu dapat dipakai oleh pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di peradilan industrial atau tidak?


Nah, hemat Penulis, hal-hal di atas lah yang kiranya sangat perlu dikoordinasikan antara Kemenhub dan Kemenaker melalui Ditjen Hubla cq. Ditkapel dengan Ditjen PHI & JSK cq. Dit. KKKHI agar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pelaut dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan biaya yang murah demi terwujudnya hubungan industrial pelaut yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.


Kemudian untuk soal pelaut yang bekerja di luar negeri baik di sektor niaga maupun perikanan, perlu adanya koordinasi lintas K/L antara Kemenhub, KKP, Kemlu, dan BP2MI. Utamanya, soal data global “pendataan” pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri, agar data pelaut menjadi single data yang terintegrasi. Jadi datanya tidak belepetan di masing-masing K/L. 


Akhir-akhir ini, kasus pelaut perikanan terus terjadi. Kasus ABK WNI di kapal ikan asing di luar negeri begitu miris. Perbudakan, penelantaran, gaji tidak dibayar, terekspoitasi, hingga menjadi korban perdagangan orang dan adapula yang meninggal di atas kapal dan jenazahnya dilarung di laut. 


Hal di atas menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk bersama-sama memerangi praktik jahat tersebut. Perlu adanya efek jera bagi pengusaha yang nakal, baik dari sisi perdata maupun pidana, tentunya. Disamping itu, perlu adanya regulasi yang jelas serta pengawasan yang maksimal agar kasus-kasus dapat terminimalisir dan bahkan diselesaikan, agar tidak ada lagi anak bangsa yang menjadi korban di luar negeri. 

Semoga artikel ini bermanfaat, apabila ada yang salah dalam penulisan, kiranya dapat dikoreksi dan dimaklumi. Silakan bagi teman-teman yang mau menambahkan, bisa berkomentar di kolom komentar.

Imam Syafi’i (Mantan ABK)

Tinggalkan Balasan