Nasib Pelaut, Berselimut “Regulasi” Kusut !

Nasib Pelaut, Berselimut “Regulasi” Kusut !

Maraknya kasus yang menimpa para pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri, terus terjadi. Persoalan tersebut, tak lepas dari turut sertanya penyelenggara negara ‘pembuat kebijakan’ yang abai dan aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam penegakkan hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dimaksud.


Kita mulai saja dari sisi regulasi. Pada tahun 1992, lahir UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran “lama” (saat ini telah diganti dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran “baru”). 


Pada ketentuan Pasal 62 Ayat (3) UU Pelayaran “lama” dan Penjelasannya, dinyatakan bahwa “Hubungan kerja antara awak kapal dengan pemilik atau operator kapal serta hak dan kewajibannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan bidang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja laut serta peraturan lainnya.”


Kemudian, Pasal 62 Ayat (4) UU Pelayaran “lama” menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” 


Lalu pada tahun 2000, kemudian lahir Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan “PP Kepelautan” yang mendefinisikan bahwa “Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut.” (simak Pasal 1 Ayat 1 PP Kepelautan).


Dalam ketentuan PP Kepelautan, pada Pasal 18 menyatakan bahwa setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang masih berlaku. PKL tersebut harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut sekurang-kurangnya adalah : a. hak pelaut : menerima gaji, upah lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya pengangkutan dan upah saat diakhirinya pengerjaan, pertanggungan untuk barang-barang milik pribadi yang dibawa dan kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di daerah yang iklimnya dingin dan di musim dingin di wilayah yang suhunya 15 derajat celcius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatan musim dingin. b. kewajiban pelaut : melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, menanggung biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, menaati perintah perusahaan dan bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian. c. hak pemilik/operator: mempekerjakan pelaut. d. kewajiban pemilik/operator: memenuhi semua kewajiban yang merupakan hak-hak pelaut sebagaimana dimaksud dalam huruf a. PKL pun harus diketahui oleh pejabat Pemerintah yangditunjuk oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL sebagaimanadimaksud itu dimandatkan diatur denganKeputusan Menteri. (Catatan: Nah, hingga detik ini Penulis belum mendapatkan adanya aturan berupa Keputusan Menteri di bidang Pelayaran tentang PKL?).


Lanjut, PP Kepelautan Pasal 19 menyatakan bahwa (1) Pelaut Indonesia dapat bekerja di kapal Indonesia dan/atau kapal asing sesuai dengan Sertifikat Keahlian Pelaut atau Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dimilikinya. (2) Untuk membuka kesempatan kerja pelaut Indonesia pada kapal-kapal asing di luar negeri, penempatan tenaga kerja pelaut dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan jasa penempatan tenaga kerja pelaut yang memenuhi persyaratan. (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a) berbentuk badan hukum Indonesia yang memiliki izin usaha penempatan tenaga kerja pelaut; b) memiliki tenaga ahli pelaut. (4) Bagi pelaut yang bekerja pada kapal-kapal asing di luar negeri tanpa melalui penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban: a. membuat perjanjian kerja laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat hukum mana yang berlaku apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut; c. melapor kepada perwakilan Republik Indonesia dimana pelaut tersebut bekerja. (5) Bagi pelaut yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menanggung sendiri akibat yang timbul apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri. (Catatan: Hingga detik ini pun, Penulis belum menemukan adanya aturan berupa Keputusan Menteri di bidang Ketenagakerjaan mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut?).


Sadar akan masih adanya aturan turunan yang belum diterbitkan dan UU Pelayaran “lama” juga yang belum mengakomodir perlindungan pelaut serta PP Kepelautan juga belum megakomodir perlindungan pelaut secara maksimal dari sisi ketenagakerjaan, maka ketentuan Pasal 62 Ayat (3) dan Penjelasannya pada UU Pelayaran “lama” mengarahkan bahwa hubungan kerja, hak dan kewajiban pelaut dilaksanakan sesuai aturan di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini beberapa diantaranya adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “UUK” dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “UU PPHI”.


Hal di atas pun, dibuktikan (dipertegas) kembali pada ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran “baru” sebagai pengganti dari UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran “lama”. Beberapa penegasan tersebut, diantaranya adalah mandat Pasal 153 yang memerintahkan adanya Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja (tadinya di mandat PP Kepelautan tentang PKL diatur dengan Kepmenhub) dan penegasan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 337.


Kemudian jika kita mengacu pada ketentuan UUK, Pasal 33 menyatakan bahwa “Penempatan tenaga kerja terdiri dari : a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.” Berdasarkan pasal itu, kemudian lahirlah UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri “UU PPTKILN” yang saat ini telah diubah atau diganti dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia “UU PPMI”.


Dalam UU PPTKILN, pelaut dimasukkan dalam ketentuan Pasal 28 dan Penjelasannya yang dinyatakan bahwa “Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam Pasal ini antara lain pekerjaan sebagai pelaut.” (Catatan: Penulis hingga detik ini belum menemukan Permenaker tentang penempatan pelaut?).


Namun meskipun belum terbit Permenaker tentang penempatan pelaut sebagaimana hal di atas, bukan pula berarti bahwa pelaut tidak terlindungi secara regulasi dan UU PPTKILN menjadi tidak berlaku. Dalam UU PPTKILN pun telah jelas diatur bahwa setiap perusahaan wajib memiliki izin dari Menteri Ketenagakerjaan. Nah, hal ini yang tidak dipatuhi oleh perusahaan dan pelanggaran itu juga minim penindakan oleh Kemnaker. Semestinya, sejak tahun 2004 Kemnaker tegas menindak perusahaan yang tidak patuh terhadap UU PPTKILN, terutama soal perizinan perusahaan. Bukan malah membiarkan pelanggaran itu terus terjadi, yang kemudian diperparah dengan K/L lain yang merasa punya wewenang juga soal pelaut menerbitkan regulasi yang isinya justru membuat tumpang tindih, sehingga membuat kebingungan para pengusaha soal perizinan dan merugikan bagi para pelaut karena banyak mengalami permasalahan ketenagakerjaan.


Sekian dulu, nanti dilanjut soal terbitnya Perka BNP2TKI tentang pelaut dan pelaut perikanan, Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, PermenKP, dan terbitnya UU PPMI sebagai pengganti UU PPTKILN.


Pacitan, 21 Agustus 2020

IS

Tinggalkan Balasan