Pengupahan dan Pengawasan Perlindungan Kerja Awak Kapal Masih Ambigu!

Pengupahan dan Pengawasan Perlindungan Kerja Awak Kapal Masih Ambigu!

Pada tanggal 18 April 2012, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi “PP SDM Transportasi” dan telah pula diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104).

Pertimbangan dibentuknya PP SDM Transportasi adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang prima, profesional, dan beretika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 268 dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 255 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 381 sampai dengan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dalam ketentuan Pasal 2 PP SDM Transportasi dijelaskan bahwa “Ayat (1): Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi: a. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; c. sumber daya manusia di bidang pelayaran; d. sumber daya manusia di bidang penerbangan; dan e. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.” dan “Ayat (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, Penyedia Jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.”

Penulis dalam artikel ini tertarik untuk membahas tentang tenaga kerja di bidang transportasi, khususnya di sub_bidang pelayaran.

Dalam PP SDM Transportasi, Perlindungan Kerja adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja (Psl. 1.13).

Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan Perlindungan Kerja dalam bentuk: a. kesejahteraan; b. keselamatan kerja; dan c. kesehatan kerja. Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud, wajib diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja (Psl. 35).

Perlindungan atas kesejahteraan diberikan paling sedikit berupa: a. upah atau gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensi di bidang transportasi; dan c. asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang-bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b Pemberi Kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen Pemberi Kerja. Perlindungan terhadap keselamatan kerja sebagaimana dimaksud, diberikan paling sedikit berupa:  a. penyediaan peralatan keselamatan kerja pada prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pelatihan kerja secara berkesinambungan serta pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat dan kecelakaan transportasi.

Perlindungan terhadap kesehatan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dapat diberikan berupa: a. pelayanan kesehatan umum dan kesehatan kerja; b. perlindungan dari faktor risiko kesehatan yang terdapat pada prasarana dan sarana transportasi atau di tempat kerja; c. pemeriksaan kesehatan yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi; d. pemberian makanan yang bergizi sesuai dengan beban kerja; dan/atau e. pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang cukup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan terhadap kesehatan kerja diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam menyusun Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud harus berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Setiap Pemberi Kerja wajib memberikan sosialisasi mengenai Perlindungan Kerja kepada sumber daya manusia di bidang transportasi yang dipekerjakannya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali (Psl. 39).

Setiap tenaga kerja di bidang transportasi berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Psl. 40).

Soal Pengawasan terhadap perlindungan kerja, PP SDM Transportasi melalui ketentuan Pasal 41 menerangkan bahwa “Ayat (1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. (2) Apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pemberian jaminan Perlindungan Kerja terhadap tenaga kerja di bidang transportasi. (3) Pemberian fasilitas jaminan Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaannya dibebankan kepada Pemberi Kerja yang bersangkutan.”

Pasal 42: (1) Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dan tenaga kerja di bidang transportasi. (2) Perjanjian kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban Pemberi Kerja; b. hak dan kewajiban tenaga kerja; c. pelatihan kerja di bidang transportasi yang wajib dilaksanakan; d. pemeriksaan kesehatan yang wajib dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang transportasi; e. waktu kerja dan waktu istirahat; dan f. jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang transportasi.

Soal Waktu Kerja, Pasal 43 menyatakan bahwa “Ayat (1) Menteri menetapkan waktu kerja bagi sumber daya manusia di bidang transportasi. Ayat (2) Dalam menetapkan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mempertimbangkan: a. keselamatan, keamanan, dan keandalan penyelenggaraan transportasi; b. perlindungan kesehatan tenaga kerja transportasi; c. kesinambungan pelayanan transportasi; d. kepentingan Pemberi Kerja; dan e. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan di bidang ketenagakerjaan.”

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa terkait perlindungan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi di sub_bidang pelayaran baik soal kesejahteraan, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja dibutuhkan koordinasi yang baik antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kesehatan.

Penulis menyoroti perlindungan kerja terkait kesejahteraan, di mana Penulis sejauh ini belum melihat langkah-langkah nyata di lapangan yang menunjukkan adanya kerjasama yang serius antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam melindungi tenaga kerja di bidang transportasi pada sub_bidang pelayaran, khususnya Awak Kapal.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, ketentuan Pasal 1 Ayat (40) menyatakan bahwa “Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.”, di mana definisi tersebut sangat erat kaitannya dengan definisi Hubungan Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (15) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Sementara definisi Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Psl. 1.2 UU. No. 13/2003).

Soal pengupahan Awak Kapal, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan “PP Kepelautan” pada Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Nah… permasalahannya, hingga detik ini Kementerian Ketenagakerjaan belum ada menerbitkan ketetapan atau peraturan mengenai sistim pengupahan bagi awak kapal secara nasional, sehingga sejak lama hingga saat ini pengupahan awak kapal belum jelas dan hanya berpatokan pada ketentuan tentang upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang menurut hemat Penulis hal tersebut tidaklah relevan untuk diterapkan bagi awak kapal mengingat situasi dan kondisi kerja awak kapal yang sangat berbeda dengan profesi pekerjaan pekerja/buruh pada umumnya, misalnya pekerja/buruh di pabrik-pabrik.

Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) PP Kepelautan hanya menerangkan bahwa upah untuk awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Lalu, bagaimana dengan awak kapal pada jabatan-jabatan diatasnya?

Karena tidak adanya ketetapan atau peraturan tentang pengupahan minimum bagi awak kapal yang terperinci dari Menaker, maka di lapangan muncul berbagai persoalan, diantaranya persoalan mengenai besaran upah minimum awak kapal dengan kepemilikan kompetensi yang sama serta jenis dan ukuran kapal yang sama tetapi upahnya berbeda karena daerah operasi pelayaran berbeda provinsi atau kab/kota, hingga persoalan mengenai sikut menyikut job kerja seperti misalnya tawaran job kerja yang seharusnya diperuntukkan untuk awak kapal class III, tapi diambil oleh awak kapal yang class II, sehingga kemudian menurunkan posisi tawar awak kapal class II lainnya dan juga menyulitkan awak kapal class III untuk mendapatkan pekerjaan serta berpotensi terhadap penghasilan awak kapal class III seperti biasanya. Nah… ini PR besar bagi Menaker dan Menhub untuk bersama-sama melakukan pembahasan dengan serikat awak kapal dan organisasi pengusaha di bidang pelayaran guna menerbitkan ketetapan atau peraturan tentang standar pengupahan bagi awak kapal yang diberlakukan secara nasional.

Selain pengupahan, juga ada persoalan mengenai pengawasan. Selama ini, Penulis belum melihat peran aktif Pengawas Ketenagakerjaan di lapangan untuk mengawasi perlindungan kerja awak kapal, padahal mandatnya sudah ada di PP SDM Transportasi. Akibat hal tersebut, tidak sedikit awak kapal yang dirugikan oleh pihak pengusaha karena Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang disepakati para pihak terkesan merugikan pihak awak kapal, namun karena kekurangpahaman awak kapal dengan regulasi ketenagakerjaan dan posisi rentan sulitnya mendapatkan pekerjaan, maka awak kapal bersedia untuk diupah murah.

Selain upah murah, akibat minimnya pengawasan ketenagakerjaan juga berdampak pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha di bidang pelayaran seperti status hubungan kerja awak kapal yang tidak jelas seperti dipekerjakan secara terus menerus selama puluhan tahun tetapi hubungan kerjanya tetap kontrak (waktu tertentu).

Minimnya pengawasan juga mengakibatkan pengusaha tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan, salah satunya soal hak awak kapal terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal UU SJSN jo. UU BPJS jo. PP SDM Transportasi mewajibkan itu.

Penulis berharap dan meminta kepada pemerintah RI khususnya Kemenhub, Kemenaker, dan BPJS Ketenagakerjaan dapat berkolaborasi dengan serikat awak kapal dan organisasi pengusaha pelayaran untuk duduk bersama dalam membahas persoalan-persoalan ketenagakerjaan awak kapal demi terwujudnya hubungan industrial awak kapal yang harmonis, dinamis, dan bekeadilan.

IS

Tinggalkan Balasan