PT Juli Rahayu akan Digugat Istri Pelaut di PHI Makassar

PT Juli Rahayu akan Digugat Istri Pelaut di PHI Makassar

Jainah (64), seorang ibu rumah tangga istri dari Alm. Achmadi Ardi yang berprofesi sebagai pelaut hanya bisa berserah diri atas apa yang menimpa suaminya tersebut, yang meninggal dunia pada 5 November 2019 karena sakit sewaktu bekerja sebagai Nakhoda di atas kapal KM. Bina Star milik PT. Juli Rahayu.

“Saya pasrahkan semua kepada Allah SWT. Mungkin sudah takdir suami saya meninggal di tempat kerja (di kapal). Tapi saya akan berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai Pekerja, karena itu tanggung jawab saya selaku Ahli Waris agar Alm. tenang di sana,” Kata Jainah kepada Liputan BMI di kediamannya di Makassar, Kamis (17/9/2020).

Jainah menyampaikan bahwa pasca meninggalnya sang suami, dirinya tetap bersemangat untuk mencoba menyelesaiakan perselisihan hubungan industrial antara Alm. dengan pihak perusahaan.

“Saya selaku Ahli Waris baru terima uang Rp. 10 juta dari perusahaan. Uang itu katanya santunan untuk biaya ambulan dan biaya pemakaman. Sedangkan hak-hak lainnya belum ada,” ucapnya.

Lanjut, kata Jainah, seminggu setelah proses pemakaman, pihak perusahaan datang ke kediamannya dan memberikan hak gaji terakhir sebesar Rp. 8 juta serta menawarkan dana santunan sebesar Rp. 50 juta.

“Pihak perusahaan datang ke rumah, kasih uang gaji terakhir suami saya dan tawarkan uang santunan Rp. 50 juta. Uang gaji saya terima, tetapi tawaran santunan saya tolak, karena saya ngerasa itu enggak sesuai, sebab suami saya kerja udah 5 tahun lebih di situ (di perusahaan),” ungkapnya.

Setelah itu, Jainah kemudian menghubungi organisasi pelaut untuk berkonsulatsi dan sekaligus meminta bantuan pendampingan agar hak-hak suaminya dapat diperjuangkan dengan semestinya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya hubungi PPI (Pergerakan Pelaut Indonesia) cabang Sulawesi Selatan untuk konsul dan ngadu minta dibantu,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua PPI Sulsel, Sukardi Sulkarnain membenarkan hal tersebut.

“Iya, benar. memang ada aduan dari Ibu Jainah atas kasus itu pada 23 November 2019,” kata Tedy, sapaan akrab Sukardi Sulkarnain.

Tedy menyampaikan bahwa sesuai kapasitas dan kewenangannya sebagai organisasi pelaut, pihaknya mencoba membantu memfasilitasi dengan melakukan penyelesaian perselisihan antara Jainah dengan perusahaan melalui perundingan secara bipartit.

“Perundingan bipartit telah dilakukan sebanyak tiga kali, tanggal 6, 19, dan 30 Desember 2019, tetapi hasilnya tidak menemukan penyelesaian, para pihak tetap dengan pendiriannya masing-masing, maka kami lanjutkan kasus ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar,” tegas Tedy.

Tedy mengungkapkan bahwa proses penyelesaian di Disnaker juga alot dan perusahaan tetap hanya menyanggupi untuk memberikan kompensasi sebesar Rp. 50 juta dan Jainah tetap menolak tawaran itu.

“Mediasi di Disnaker digelar tiga kali, pada tanggal 10, 19, dan 26 Februari 2020. Hasilnya, tetap tidak ada penyelesaian. Akhirnya, Mediator mengeluarkan Surat Anjuran tertulis tertanggal 12 Maret 2020,” ungkapnya.

Lanjut, Tedy menjelaskan bahwa inti Anjuran tertulis dari Mediator adalah agar pihak perusahaan membayar hak-hak pekerja alm. Achmadi Ardi, dengan isi Anjuran menganjurkan agar perusahaan membayarkan hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang cuti yang belum diambil dengan total sebesar Rp. 132.640.000 juta.

Kemudian, kata Tedy, terhadap Anjuran Mediator tersebut PPI Sulsel selaku pihak kuasa Jainah menjawab Anjuran tertulis itu dengan jawaban menolak Anjuran, karena Mediator tidak memasukan tuntutan berupa hak Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang tidak pernah dibayar sejak Alm. Pekerja bekerja selama 5 tahun 7 bulan.

Selain hak THR Keagamaan, lanjut Tedy, Mediator juga tidak mempertimbangkan ketentuan PP No. 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi dan PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, di mana semestinya Alm. Pekerja juga berhak atas hak santunan minimal Rp. 100 juta dan hak jaminan sosial sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Sehingga, PPI Sulsel menyarankan kepada Jainah untuk mencari keadilan di Peradilan, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

“Setelah dihitung berdasarkan hitungan versi kami, total hak yang dapat diterima oleh Jainah adalah sebesar Rp. 616.640.000 juta. Itukan hitungan versi kami, nanti kan hakim yang memutuskan di persidangan,” papar Tedy.

Sebagai penutup, Tedy saat ini tengah mendampingi Jainah untuk melengkapi berkas-berkas pendukung tuntutan, salah satunya surat keterangan ahli waris yang sah, yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama setempat sesuai dengan hukum islam yang berlaku dan dalam waktu dekat jika semua berkas sudah lengkap, Jainah akan daftarkan gugatan ke pengadilan untuk mencari keadilan dan mendapatkan ketetapan hukum mengenai hak-hak Alm. suaminya tersebut.

Sumber utama: http://www.liputanbmi.com/baca/3955/jainah-istri-nakhoda-yang-akan-gugat-pt-juli-rahayu-ke-phi-makassar

Tinggalkan Balasan