Selain Langkah Pidana, BP2MI Perlu Fokus Langkah Perdata untuk Lindungi ABK

Selain Langkah Pidana, BP2MI Perlu Fokus Langkah Perdata untuk Lindungi ABK

Pacitan, OpinIS – Permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk di sektor pelaut, baik niaga maupun perikanan terus terjadi. Kasusnya pun variatif, baik pidana maupun perdata. 


Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo sebagai badan yang bertugas melaksanakan kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan PMI secara terpadu sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 tentang BP2MI.


Gebrakan Kepala BP2MI yang baru, Pak Benny Rhamdani cukup bagus dan perlu diapresiasi, terkait kasus pelaut. Satu diantaranya adalah pada tanggal 02 Juni 2020, Pak Benny dan Tim BP2MI mendampingi 9 pelaut korban dugaan TPPO ke Bareskrim Polri. Selain itu, BP2MI juga menyerahkan data kasus PMI pelaut sebanyak 415 kasus.


Data kasus di atas, merupakan data yang didasarkan pada laporan/pengaduan di BP2MI sejak tahun 2018 hingga Mei 2020 (Selengkapnya: https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-ajak-9-abk-dan-serahkan-415-pengaduan-kasus-abk-ke-bareskrim).


Dalam artikel ini, opini penulis mencoba membahas soal penanganan kasus PMI oleh BP2MI dari sisi perselisihan hubungan industrial. Dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), ketentuan  Bab IX, Penyelesain Perselisihan, Pasal 77 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara PMI dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah. 


Kemudian, dalam hal musyawarah dimaksud tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Pusat.


Lalu, dalam hal penyelesaian perselisihan yang telah dibantu instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dimaksud tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 77 UU PPMI tersebut, dalam konteks perselisihannya merupakan perselisihan hubungan industrial, maka semestinya BP2MI selain membantu penyelesaian perselisihan dalam tahap musyawarah, juga dapat menjadi pendamping/kuasa bagi PMI untuk melanjutkan proses penyelesaian di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan bahkan jika hal tersebut telah dilakukan dan tidak tercapai kesepakatan, maka BP2MI dapat menggugat pihak perusahaan ke pengadilan, dalam hal ini (perselisihan hubungan industrial) ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 


Langkah Pak Benny melaporkan kasus-kasus PMI pelaut ke Bareskrim Polri, sekali lagi, patut diapresiasi. Tetapi langkah dimaksud merupakan langkah terkait proses penuntutan terhadap perusahaan secara pidana, sebagai bentuk tindakan yang katanya untuk memberikan efek jera bagi perusahaan “nakal”.


Namun sayangnya, secara industrial bukan soal pemidanaan terhadap pengusaha yang diinginkan oleh para PMI pelaut yang menjadi korban. Tapi sesunggughnya hak-hak keperdataannyalah yang mereka (para korban) inginkan. Efek jera bagi pengusaha nakal, tidak cukup hanya dilakukan pemidanaan. Tapi penting pula diberi efek jera secara perdata. Terkait perselisihan hubungan industrial, Indonesia telah memiliki UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Nah, langkah itu patut untuk BP2MI lakukan. 


Jika Pemerintah melalui BP2MI hanya fokus terhadap pemidaan saja, maka bagaimana hak-hak PMI secara perdata bisa terpenuhi? PMI butuh hak-haknya. Bukan cuma dipenjaranya pengusaha. Untuk apa pengusaha dipenjara, sementara hak-hak PMI tidak dibayar dan malah kesulitan untuk menuntut ?


Sementara di sisi lain, dengan dipidananya pengusaha. Pemerintah juga perlu memikirkan dan bertanggung jawab terhadap para PMI pelaut yang sebelumnya telah direkrut dan ditempatkan oleh pengusaha tersebut. Bagaimana hak-hak mereka bisa terus terpenuhi, bagaimana nanti kepulangan mereka ke tanah air, dll. Itu juga patut menjadi perhatian. 
Semoga kedepan pelindungan PMI pelaut lebih maksimal. 

Imam Syafi’i

Tinggalkan Balasan