Sengkarut Pelaut, Regulasi dan Minim Kesadaran Berserikat

Sengkarut Pelaut, Regulasi dan Minim Kesadaran Berserikat

#KicauIS – Sengkarut permasalahan pelaut khususnya para pelaut yang bekerja atau dipekerjakan di sektor penangkapan ikan di luar negeri terus terjadi. Hal itu ibarat gunung es yang setiap saat bisa mencair. 


Persoalan di atas terjadi akibat banyaknya faktor, baik faktor regulasi yang semrawut dan tidak segera dibenahi, sulitnya akses komunikasi ketika di atas kapal sedang mengalami masalah, hingga persoalan kesadaran yang masih sangat rendah bagi para pelaut perikanan terkait hak berserikat (membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja).


Dalam tulisan ini, Saya akan sedikit mengupas dari sisi kesadaran berserikat. Bahwa hak berserikat di Indonesia telah dijamin dalam UUD 1945, UU tentang HAM, dan secara khusus bahkan telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh “UU SP/SB”. 
Selain hal di atas, diatur juga dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia “UU PPMI” (termasuk pelaut yang bekerja di luar negeri), pada Pasal 6 Ayat (1) huruf K menyatakan bahwa “Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak: berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;”.


Jika mengacu pada UU SP/SB, SP/SB bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. 
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, SP/SB mempunyai fungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial, sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.


Nah… akan tetapi sayanganya, para pelaut perikanan mayoritas masih sangat minim kesadarannya untuk berserikat, sehingga mereka kebanyakan tidak tahu harus bagaimana ketika mereka mengalami permasalahan dalam hubungan kerja di atas kapal.


Mereka (para ABK) baru kemudian mencari-cari bantuan ke serikat pekerja ketika mereka sudah (mengalami) permasalahan. Kemudian, kendala serikat dalam mengadvokasi kasus tersebut pun kerap terkendala dengan dokumen-dokumen yang kadang kurang lengkap seperti misalnya mereka ternyata tidak diberikan salinan Perjanjian Kerja Laut (PKL), tidak menyiapkan dokumen Paspor dan Buku Pelaut dalam format PDF yang tersimpan di Handphone (karena kerap dokumen tsb. dipegang oleh Nakhoda ketika di atas kapal), dan mereka kerap tidak mau melibatkan peran keluarga di Indonesia ketika mereka mengalami masalah, di mana padahal peran pihak keluarga sangat penting untuk membantu ketika permasalahan terjadi. 


Kedepan, semoga dengan maraknya masalah pada ABK WNI yang kerja di luar negeri pada kapal penangkap ikan dapat lebih membuka kesadaran mereka untuk paham tentang hak berserikat, tujuan dan fungsi dari serikat pekerja agar mereka lebih terlindungi secara industrial. 

Penulis,

Imam Syafi’i

Tinggalkan Balasan