Sengkarut Pelaut

Sengkarut Pelaut

Carut marut regulasi pelaut !

Pelaut Niaga “dalam negeri”:

Perizinan “JANTUNG” perusahaan (SIUPAL & SIUPPAK), di Kemenhub. Ketika ada perselisihan hubungan industrial awak kapal, SOP penyelesaian perselisihan di Kemenhub belum jelas. Disamping itu, petugas/pejabat di Kemenhub cq. Hubla yang membidangi atau diberi mandat untuk melindungi awak kapal, hemat saya kurang memperhatikan ketentuan peraturan perundang2n di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut, selaras dan terbukti dengan adanya Pasal 337 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran “UU Pelayaran” yang menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Kenapa muncul klausul itu “Pasal 337” dalam UU Pelayaran ? Dugaan saya, hal itu karena pembuat kebijakan sadar bahwa ketentuan khusus “Lex Specialis” yang mengatur tentang pelayaran belum lengkap “masih bolong-bolong”, di mana dapat kita simak bersama bahwa masih banyak mandat aturan turunan dari UU Pelayaran yang belum diterbitkan oleh Kemenhub. Salah satu diantaranya, mandat PP tentang Perjanjian Kerja “PK awak kapal” (simak Pasal 153 UU Pelayaran). Sehingga “dengan masih bolong2nya itu”, maka klausul Pasal 337 itu memberikan secercah harapan bagi pelaut yang tengah mengalami perselisihan ketenagakerjaan untuk dapat menggunakan ketentuan peraturan perundang2n di bidang ketenagakerjaan khususnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “UU Ketenagakerjaan” yang dianggap sebagai aturan umum “Lex Generalis” di mata sektor pelayaran. Mungkin Kemenko Marves melalui Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Araujo benar dengan steatmennya yang menyatakan di media masa (Merdeka, 30/7/2020) bahwa “… Dia mencontohkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa kewenangan atas tata kelola pekerjaan pelaut diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Ironisnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terdapat satu pasal pun yang membahas profesi pelaut.” tetapi mungkin beliau lupa bahwa berdasarkan UU Ketenagakerjaan, Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (simak Pasal 1 Ayat 15 UUK). Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pelaut di mana definisi awak kapal dalam UU Pelayaran menyatakan bahwa “Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal (unsur pekerjaan dan upah) untuk melakukan tugas (unsur perintah) di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil (simak Pasal 1 Ayat 40 UUP). Kemudian, hal itu pun telah selaras dengan ketentuan Pasal 395 KUHD yang menyatakan bahwa “Yang diartikan dengan perjanjian kerja-laut adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, di mana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai nakhoda atau anak buah kapal”. Maka, tidaklah perlu panik dan galau dengan keberadaan Pasal 337 UUP, sepanjang aturan2 turunan yang dimandatkan dalam UUP tersebut telah diterbitkan dan isinya mengakomodir tata kelola perlindungan awak kapal, maka jelaslah ketentuan yang bersifat khusus “lex specialis” akan diutamakan (digunakan) dan ketentuan yang bersifat umum “lex generalis” akan dikesampingkan sebagaimana asas hukum lex specialis derogat legi generalis yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Kemudian, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pelaut yang proses penyelesaiannya dilakukan di Kemnaker dan/atau dinas ketenagakerjaan setempat tidaklah mudah dan gampang. Prosesnya harus melalui tahapan perundingan bipartit, tripartit, dan muaranya di peradilan industrial. Adapun kendala dalam proses penyelesaian secara bipartit adalah: pengusaha di bidang pelayaran kerap tidak mengindahkan permintaan perundingan bipartit dari pelaut dan/atau serikat pelaut selaku kuasanya. Hal tersebut pun rupaya menjadi kendala di tingkat tripartit, di mana proses penyelesaian melibatkan instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (kemnaker/disnaker): pengusaha kerap mengabaikan panggilan klarifikasi dan mediasi dari Mediator Hubungan Industrial karena menganggap bahwa perusahaan pelayaran bernaung atau di bawah naungan Kemenhub sebagaimana perizinan mereka diterbitkan oleh Kemenhub. Maka, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pelaut kerap bermuara di meja hijau (pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat), yang prosesnya pun tidaklah semudah apa yang dipikirkan dan dituliskan dalam regulasi.

Saran :

  1. Segera terbitkan aturan turunan dari UU Pelayaran yang belum diterbitkan, terutama soal mandat PP Perjanjian Kerja;
  2. Koordinasi antara Kemenhub dan Kemnaker berkaitan dengan SOP Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pelaut agar proses penyelesaian dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan biaya yang murah;
  3. Buang ego sektoral dan fokus untuk mewujudkan terciptanya hubungan industrial pelaut yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Sekian dulu, tulisan selanjutnya mungkin akan membahas soal awak kapal perikanan yang dipekerjakan di luar negeri.

Pacitan, 20 Agustus 2020
IS

Didisposisikan:

  1. Kemenko Kemaritiman Dan Investasi;
  2. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; dan
  3. Kementerian Perhubungan RI.

Tinggalkan Balasan