Tanggapan Kepada INSA Soal Penyelesaian Perselisihan Pelaut di Kesyahbandaran

Tanggapan Kepada INSA Soal Penyelesaian Perselisihan Pelaut di Kesyahbandaran

IMAM SYAFI’I: Yth. Pimred Globalnews ID

Tanggapan terkait artikel yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Pelaut Indonesia dengan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Harus Melalui Mediasi Syahbandar Terlebih Dahulu” yang dipublish, 07 Sept’ 2020.

Perselisihan ketenagakerjaan pelaut sudah benar diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial di instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melalui salah satu jalur penyelesaiannya, yakni mediasi. Namun Mediator HI tidak pula begitu saja (tidak gampang) dapat menerima pencatatan (laporan/aduan kasus ketenagakerjaan ‘pelaut’), tanpa adanya lampiran bukti-bukti pendukung bahwa perselisihan telah diupayakan penyelesaiannya secara (perundingan) bipartit sebelumnya.

Hal tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya Pasal 337 yang menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.” junto UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 136 yang menyatakan bahwa “Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.”, yang dalam hal ini adalah ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “UU PPHI”.

Kemudian, berkaitan dengan dalil asas hukum “Lex specialis derogat legi generali” yang merupakan penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, itu memang benar. Namun perlu diingat, bahwa maksud dikesampingkan bukan berarti aturan hukum yang bersifat umum menjadi tidak berlaku. Ketentuan tersebut (yang bersifat umum ‘generalis’) masih tetap berlaku dan dapat diterapkan sepanjang dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus tersebut belum atau tidak mengatur secara detail dan/atau lengkap.

Lanjut, mengenai aturan-aturan turunan dalam UU Pelayaran yang selalu “digembor2kan” bersifat khusus bagi pelaut, nyatanya masih belum sepenuhnya dan secara mendetail dan/atau lengkap guna mengakomodir kepentingan para pihak (pengusaha dan pelaut) apabila terjadi “sengketa” ketenagakerjaan. Sebagai contoh, mandat terbitnya Kepmenhub tentang Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagaimana dijelaskan melalui PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, Pasal 18 Ayat (5) pun hingga detik ini belum terbit. Hal itu pun kemudian kembali dipertegas mandat tersebut dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 153 di mana dimandatkan ketentuan lebih lanjut tentang Perjanjian Kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), tetapi sampai sekarang pun belum terbit PP tentang itu.

Lanjut lagi, contoh lainnya lagi, adalah soal hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak bagi pelaut yang belum atau tidak diatur secara lengkap dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus tersebut, sehingga adalah tepat dan berdasar hukum apabila Mediator HI menerapkan ketentuan hukum yang bersifat umum ‘bagi pelaut’, yakni ketentuan2 dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana teknis penyelesaiannya ‘tahapannya’ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, yang dimulai dengan perundingan bipartit, tripartit, dan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Nah… sebagai masukkan, seharusnya PKL sebelum diketahui dan disahkan oleh Kesyahbandaran setempat, alangkah baiknya haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, agar pengawas ketenagakerjaan dapat memverifikasi apakah PKL dan addendum2nya tersebut telah sesuai dengan norma-norma ketenagakerjaan atau belum, mengingat semakin banyaknya perselisihan ketenagakerjaan pelaut yang bersumber dari pihak pengusaha yang melanggar prinsip2 hubungan industrial yang adil bagi para pihak.

Demikian tanggapan ini saya buat secara terbuka. Terima kasih.

#

Berikut saya copaskan artikelnya:

Penyelesaian Perselisihan Pelaut Indonesia dengan Perusahaan Angkutan Laut Nasional Harus Melalui Mediasi Syahbandar Terlebih Dahulu

September 7, 2020 | ekbis

Jakarta:(Globalnews.id) – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meminta pemerintah agar penyelesaian perselisihan antara pelaut Indonesia dengan perusahaan angkutan laut nasional harus melalui tahapan mediasi Syahbandar terlebih dahulu, karena saat ini cenderung diselesaikan langsung melalui mediator Hubungan Industrial.

Permintaan INSA tersebut telah disampaikan melalui Surat dengan nomor DPP-SRT VIII/20/044 tertanggal 11 Agustus 2020, yang esensinya adalah memohon kepada Kementerian Ketenagakerjaan c.q Direktorat Jenderal PHI-JSK untuk menyelesaikan perselisihan pelaut Indonesia yang berlayar di kapal niaga nasional sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan aturan kepelautan yang bersifat lex specialist. Surat ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang terkait dengan masalah perselisihan pelaut dengan perusahaan pelayaran nasional, juga ditembuskan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah danDirektur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association Sugiman Layanto dan Sekretaris Umum Teddy Yusaldi menjelaskan masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dapat diberikan solusinya yakni perihal penyelesaian perselisihan antara pelaut Indonesia dengan perusahaan angkutan laut nasional yang saat ini cenderung diselesaikan langsung melalui mediator Hubungan Industrial tanpa melalui mediasi terlebih dahulu oleh Syahbandar. “Melalui Surat itu, kami mengajukan permohonan agar perselisihan Pelaut Indonesia dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi oleh Syahbandar mengingat hal ini merupakan wewenang dari Syahbandar dan dibawah ranah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,” tulis surat tersebut.

Adapun dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran (pasal 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 dan 146) danaturan turunannya yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan adalah hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dimana saat ini masih menjadi satu-satunya aturan perundang-undangan yang mengatur secara detail dan jelas tentang profesi pelaut.

Kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Kepelautan yang menyebutkan bahwa pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi dan keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal, maka pekerjaan pelaut adalah pekerjaan profesi.

Ketiga, penerbitan sertifikat kompetensi, buku pelaut, pendidikan dan pelatihan atas pelaut Indonesia yang bekerjapada perusahaan angkutan laut hingga adalah di bawah Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bahkan seseorang dilarang bekerja di atas kapal tanpa sijil yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub.

Ketua bidang SDM dan Pelaut, Sigit Triwaskito mengatakan saat ini telah terjadi pemahaman yang tidak sejalan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya terkait dengan penyelesaikan sengketa antara pelaut dengan perusahaan angkutan laut nasional dan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan pelaut sehingga membingungkan para pemilik kapal dan dikhawatirkan akan menghambat investasi angkutan laut.

Terkait dengan penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan Pelaut Indonesia dengan Perusahan Angkutan Laut Nasional tentang hak dan kewajiban selama hubungan kerjanya, saat ini lebih sering diserahkan langsung kepada Mediator Hubungan Industrial sehingga kurang tepat. Sebab, jika merujuk aturan yang berlaku, pelaut sebelum bekerja pada perusahaan angkutan laut nasional telah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan wajib disijil/ditandatangani oleh Syahbandar dibawah Kementerian Perhubungan sehingga dengan demikian, sudah seharusnya penyelesaian sengketa antara pelaut Indonesia dengan perusahaan angkutan laut nasional tetap di bawah Kementerian Perhubungan sebagai institusi yang memahami perundang-undangan terkait dengan angkutan laut dan kepelautan.

Adapun terkait dengan Perlindungan Kesehatan dan Kesejahteraan Pelaut, setiap pelaut yang bekerja di atas kapal wajib diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dimana perusahan pelayaran nasional diwajibkan memenuhi dan taat terhadap aturan internasional melalui jaminan P & I (Protection and Indemnity) yang mencakup jaminan kesehatan pelaut dan juga jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan Konvensi Internasional MLC (Maritime Labour Convention) 2006 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Di sisi lain, terdapat UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memuat mengenai jaminan hari tua dan jaminan pensiun ketenagakerjaan.

Mengingat pelaut adalah profesi yang tunduk kepada ketentuan internasional dan aturan hukumnya di Indonesia yakni UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran adalah lex specialis yang mana asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) termasuk.BPJS itu. (jef)

Sumber berita: http://globalnews.id/penyelesaian-perselisihan-pelaut-indonesia-dengan-perusahaan-angkutan-laut-nasional-harus-melalui-mediasi-syahbandar-terlebih-dahulu/

Tinggalkan Balasan