Tentang Pelaut, Pengupahan dan Pidana Ketenagakerjaan

Tentang Pelaut, Pengupahan dan Pidana Ketenagakerjaan

Opini – Tidak adanya aturan khusus mengenai pengupahan bagi awak kapal niaga (AKN) yang bekerja atau dipekerjakan pada kapal-kapal berbendera Indonesia di perairan nasional membuat permasalahan AKN semakin kompleks, disamping kasus-kasus lain yang berkaitan dengan sertifikasi profesi pelaut selaku awak kapal (AK).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran “UU Pelayaran” sebagai aturan yang bersifat khusus “lex specialist” bagi AK, yang digadang-gadangkan dapat mengakomodir “melindungi” hak-hak AK, salah satunya hak untuk mendapatkan kesejahteraan (pengupahan, dll.) nyatanya hingga detik ini hal tersebut masih menjadi harapan semu.

Kesejahteraan AK merupakan bagian (unsur) dari laiklautnya sebuah kapal. Hal itu sangat jelas jika kita mengacu pada definisi Kelaiklautan Kapal.

UU Pelayaran Pasal 1 Ayat (33) mendefinisikan “Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.”

KESEJAHTERAAN AK
Soal kesejahteraan AK, dalam UU Pelayaran Pasal 151 menyatakan bahwa setiap AK berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi gaji, jam kerja dan jam istirahat, jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal, dan kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan.

Selain itu, AK juga berhak untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan karier, pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman, dan pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.

Selanjutnya, kesejahteraan tersebut dinyatakan dalam perjanjian kerja antara AK dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah (simak Pasal 151 Ayat (2) dan Pasal 153). Berdasarkan penelusuran penulis, sepertinya sampai detik ini belum terbit Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Awak Kapal “niaga” (AKN).

PENGUPAHAN AK
Soal pengupahan AK, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan “PP Kepelautan” (aturan turunan dari UU Pelayaran “lama” No. 21 Tahun 1992) melalui Pasal 22 Ayat (1) hanya menjelaskan bahwa “Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Semestinya mengacu pada ketentuan PP Kepelautan Pasal 22 Ayat (1), Kementerian Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menjadi fasilitator antara pengusaha dan AK atau para organisasinya guna merumuskan soal sistim pengupahan bagi AK, yang kemudian ditetapkan dengan keputusan atau peraturan yang dapat menjadi pedoman bagi pengusaha dan AK dalam melakukan hubungan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja yang adil dan benar.

Kemudian, diluar konteks dari masih bolong-bolongnya UU Pelayaran, kita masih dapat menerapkan aturan umum soal awak kapal dalam hal hak-hak ketenagakerjaannya dengan menggunakan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta aturan-aturan turunannya.

Fakta di lapangan, meski Kesyahbandaran telah secara tegas tidak bersedia menyetujui (ttd & stempel) apabila Perjanjian Kerja Laut (PKL) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya soal upah, tetapi hal tersebut masih saja disiasati oleh pengusaha dengan memanfaatkan posisi rentan AK.

Sebagai contoh, misalkan Kesyahbandaran menolak ttd & stempel PKL karena ketentuan upah tertulis dibawah upah minimum, maka PKL kemudian diakali oleh pengusaha untuk dibuat ketentuan upah di PKL sesuai dengan upah minumum atau lebih tinggi dari upah minimum agar Kesyahbandaran bersedia “mengesahkan” PKL tersebut.

Tetapi nyatanya ketika perselisihan muncul, barulah AK menyatakan bahwa selain PKL ada juga perjanjian antara AK dengan pengusaha yang intinya si AK menyetujui bekerja dengan upah yang tidak sesuai dengan yang tertulis di PKL (lebih rendah), dengan alasan AK: kalau enggak setuju enggak kerja, keluarga bagaimana dan kalau ditolak, kata pengusaha: ya udah, selain kamu, AK lain juga banyak ngantri job kerja.

Akibat praktik-praktik di atas, banyak AK yang kemudian “dalam posisi rentan” menjadi korban kenakalan pengusaha angkutan laut. Gaji di bawah ketentuan upah minimum, status hubungan kerja tidak jelas “puluhan tahun kerja tetap sistim kontrak”, tidak adanya pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ketika dipecat, jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak didapat, hingga santunan dan asuransi akibat kecelakaan kerja yang kerap tidak sesuai didapat oleh AK dan/atau ahli warisnya jika AK meninggal dunia.

Sebenarnya ada aturan yang dapat dijadikan dasar oleh AK untuk memidanakan pengusaha yang melakukan praktik pembayaran upah di bawah upah minimum, tetapi hal itu jarang sekali bisa dilakukan oleh AK. Selain mungkin takut dipecat, juga mungkin karena faktor ketidakpahaman pada UU Ketenagakerjaan.

Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 90 Ayat (1) junto Pasal 185 menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan barangsiap melanggar itu, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana kejahatan.

IS

Tinggalkan Balasan